Jumat, 17 Desember 2010

Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik



Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin adalah sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang berkurang seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karenanya tenaga angin dapat berkontribusi dalam ketahanan energi dunia di masa depan. Tenaga angin juga merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, dimana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang berarti ke lingkungan.
Pembangkit listrik tenaga angin juga tidak menghasilkan emisi yang berarti. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dengan batubara, emisi karbon dioksida pembangkit listrik tenaga angin ini hanya seperseratusnya saja.
Di samping karbon dioksida, pembangkit listrik tenaga angin menghasilkan sulfur dioksida, nitrogen oksida, polutan atmosfir yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dengan menggunakan batubara ataupun gas.
Namun begitu, pembangkit listrik tenaga angin ini tidak sepenuhnya ramah lingkungan, terdapat beberapa masalah yang terjadi akibat penggunaan sumber energi angin sebagai pembangkit listrik, diantaranya adalah dampak visual , derau suara, beberapa masalah ekologi, dan keindahan.
Dampak visual biasanya merupakan hal yang paling serius dikritik. Penggunaan ladang angin sebagai pembangkit listrik membutuhkan luas lahan yang tidak sedikit dan tidak mungkin untuk disembunyikan. Penempatan ladang angin pada lahan yang masih dapat digunakan untuk keperluan yang lain dapat menjadi persoalan tersendiri bagi penduduk setempat.
Selain mengganggu pandangan akibat pemasangan barisan pembangkit angin, penggunaan lahan untuk pembangkit angin dapat mengurangi lahan pertanian serta permukiman. Hal ini yang membuat pembangkitan tenaga angin di daratan menjadi terbatas.
Penggunaan tiang yang tinggi untuk turbin angin juga dapat menyebabkan terganggunya cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Perputaran baling-baling menyebabkan cahaya matahari yang berkelap-kelip dan dapat mengganggu pandangan penduduk setempat.
DINKES-BONBOL: Dewasa ini kesadaran akan lingkungan sudah meningkat. Masalah pencemaran sudah banyak menarik minat, mulai lapisan bawah sampai lapisan atas. Setiap pemerintah daerah mewajibkan pembuatan instalasi pengolahan limbah kepada pimpinan industri di daerahnya. bahkan sudah ada yang diajukan kepengadilan karena pelanggaran limbah ini.
Pembangunan yang dilakukan besar – besaran di Indonesia dapat meningkatkan kemakmuran namun disisi lain hal ini juga dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup. contoh kasus yang paling hangat adalah kasus buyat di Sulawesi. Dampak yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan yang disinyalir dari buangan proses sebuah industri pertambangan dimana mengakibatkan rusaknya ekosistem ( pencemaran terhadap ikan dan air ) serta mengakibatkan sejumlah penyakit dimasyarakat sekitar. Jadi yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan menurut UU. RI No. 4 tahun 1992 adalah masuknya / dimasukannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas menurun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan jadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Adapun definisi pencemaran dibagi dalam tiga jenis : 
1.Pencemaran air Air dikatakan tercemar bilamana terjadi perubahan komposisi atau kondisi yang diakibatkan oleh adanya kegiatan atau hasil kegiatan manusiasehingga secara langsung maupun tidak langsung air menjadi tidak alyak atau kurang layak untuk semua fungsi atau tujuan pemanfaatan sebagaimana kewajaran air yang dalam keadaan alami. Indikator air telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui : 
  1. Adanya perubahan suhu air
  2. Perubahan Ph
  3. Perubahan
  4. warna, bau dan rasa
  5. Timbulnya endapan, koloidal, bahan pelarut
  6. Adanya mikroorganisme
  7. Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan
2. Pencemaran Udara Yaitu masuknya substansi atau kombinasi dari berbagai substansi kedalam udara yang mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan manusia atau bentuk kehidupan yang lebih rendah; bersifat menyerang dan atau merugikan bagian luar atau dalam tubuh manusia atau karena keberadaannya baik secara
langsung maupun tidak langsung menimbulkan pengaruh buruk terhadap kesejahteraan manusia. 
3.Pencemaran Tanah Yaitu perubahan fisik maupun kimiawi tanah yang dapat mengakibatkan menurunnya daya guna atau berkurangnya kemampuan daya dukung tanah, bila digunakan tanpa pengolahan lebih dahulu. Melihat berbagai definisipencemaran diatas maka dapat diketahui bahwa dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh terhadap lingkungan saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Kalau lingkungan telah tercemar sudah barang tentu tanaman yang tumbuh dilingkungan tersebut akan ikut tercemar demikian pula dengan hewan dan manusia. Dampak pencemaran lingkungan terbagi atas tiga jenis yaitu : 
1. Dampak Pencemaran Air Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian terhadap manusia juga ekosistem yang ada didalam air. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa : v
Air tidak dapat
digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga, hal ini diakibatkan oleh air sudah tercemar sehingga tidak bisa digunakan
lagi apalagi air ini banyak manfaatnya seperti untuk diminum, mandi, memasak mencuci dan lain – lain v
Air
tidak dapat digunakan untuk keperluan industri, contoh air yang terkena minyak tidak dapat digunakan lagi sebagai
solven atau sebagai air dalam proses industri kimia v
Air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian, seperti
untuk irigasi, pengairan sawah dan kolam perikanan. Apabila air sudah tercemar oleh senyawaan organik dapat
mengakibatkan perubahan drastis pada PH air. Air yang bersifat terlalu asam atau basa akan mematikan tanaman dan
hewan air, selain itu air yang tercemar oleh limbah B3 menyebabkan banyak ikan mati dan pada manusia timbul penyakit
kulit ( rasa gatal ). 2.
Dampak Pencemaran Udara Dengan dibangunnya pabrik di perkotaan asapnya dapat
mengakibatkan polusi udara sehingga menganggu kenyamanan bagi para pemakai jalan. Apabila udara telah tercemar
maka akan menimbulkan penyakit seperti sesak napas. 3.
Dampak Pencemaran Tanah Tanah yang telah tercemar
oleh bahan pencemar seperti senyawa karbonat maka tanah tersebut akan menjadi asam, H2S yang bersama CO
membentuk senyawa beracun didalam tanah sehingga cacing penggembur tanah mati. Ketiga dampak pencemaran
tanah ini dapat berakibat buruk terhadap lingkungan terutama karena hasil kegiatan industri dimana limbahnya langsung
dibuang tanpa melalui proses pengolahan lebih dahulu yaitu limbah berbahaya yang masih mengandung racun ( limbah
B3 ). Kekhawatiran manusia atas masalah lingkungan mulai tampak. Dampak limbah B3 terhadap lingkungan fisik
dapat mengurangi kualitas dan kenyamanan hidup manusia. Untuk membantu masalah lingkungan yang disebabkan
oleh limbah B3 diperlukan upaya pencegahan dan penanganan limbah yang berasal dari industri, sehingga lingkungan
fisik yang bersih dan nyaman dapat terwujud. Selain itu dampak pencemaran lingkungan tersebut diatas perlu diadakan
pengawasan antara lain : v
Analisa potensi dan pemecahan masalah pencemaran disuatu wilayah tertentu dengan
pendekatan AMDAL v Merencanakan upaya – upaya pengelolaan pengawasan pencemaran lingkungan dengan
berdasarkan langkah – langkah dan kebijaksanaan v Melaksanakan kegiatan pengawasan v Penumbuhan
dan penggalangan dan pengikutsertaan secara akif peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat
dan organisasi terkait dalam pengawasan pencemaran.Sumber: Seksi Penyehatan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan

Adalah sebuah tema yang sarat dengan pesan untuk berbenah diri dalam menyehatkan seluruh anak bangsa dan seluruh kandungan yang ada di bumi nusantara ini. Ketika lingkungan sehat, maka sudah barang tentu rakyat pun akan menjadi sehat.
Sebuah renungan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan membawa tujuan otentik, yaitu menghamba pada Allah dengan misi otentiknya sebagai kholifah di bumi yang menjaga kemakmuran seluruh alam. Dengan demikian, manusia senantiasa melakukan perubahan, perbaikan dan perluasan demi kemakmuran bumi. 
  Tetapi seringkali perubahan, perbaikan dan perluasan itu berdampak pada kerusakan lingkungan dimana-mana. Ironisnya hanya sedikit manusia yang peduli dengan lingkungan. Padahal kasus kian bertambah dan bertambah yang pada akhirnya berdampak sangat serius terhadap kesehatan masyarakat. Kasus pencemaran lingkungan sudah meluas yang mengakibatkan kondisi kesehatan menjadi turun. ISPA, mutasi genetic, keracunan, gatal-gatal, diare, dsb. merupakan contoh kecil dari penyakit yang ditimbulkan.
Sementara itu pemerintah berupaya memperbaiki lingkungan dengan berbagai macam program dan peraturannya. Slogan “Pembangunan berwawasan lingkungan” merupakan slogan yang bagus. Tetapi persoalannya adalah pada implementasinya. Apakah pembangunan sudah benar-benar berwawasan lingkungan ? Artinya setiap pembangunan sudah melihat pada aspek dampak lingkungan. Kasus banjir bengawan Solo, rob yang selalu membanjiri Semarang bagian bawah, dan adanya perubahan iklim ataupun cuaca, kemarau di musim hujan ataupun hujan di musim kemarau dan masih banyak lagi contoh yang lain. Ini merupakan daftar lain akibat dampak lingkungan yang tidak sehat secara global. Kondisi yang demikian tersebut diperparah lagi dengan kondisi penyehatan lingkungan yang kurang, seperti penyediaan air bersih yang masih rendah, jumlah penduduk yang memiliki jamban belum 100 %, pengelolaan sampah yang belum baik, cakupan rumah sehat yang rendah. Pada ujungnya adalah masyarakat, penduduk nusantara ini yang semakin sengsara. Untuk itu, kepedulian lingkungan perlu dilakukan oleh semua pihak.
Sesungguhnya persoalan penyehatan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan saja, atau oleh Bapedal saja, atau oleh Organisasi Lingkungan saja. Tetapi keterpaduan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, swasta maupun masyarakat sendiri yang mampu menyelesaikan insya Allah.

1.      Semua Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
Menurut HL Blum (1974) bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu : Lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap status kesehatan. Sedangkan menurut John Gordon, penyakit dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu : Host (tuan rumah), Agent, dan Environment (lingkungan).

Gambar 1 : Model Epidemiologi Menurut John Gordon

Memang penyebab utama penyakit adalah bakteri, virus atau makhluk renik yang lain. Tetapi bakteri, virus atau makhluk renik yang lain tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam gambar di atas menunjukkan bahwa lingkungan merupakan pengendali dari host dan agent. Dengan demikian, untuk mencegah munculnya ketidakseimbangan host dan agent, maka lingkungan harus tetap dijaga dengan baik. Ketidak beresan di lingkungan berakibat tidak beresnya agen ataupun host, sehingga penyakit itupun mudah muncul. Penyakit TB Paru, diare, flu burung, flu babi, maupun penyakit menular yang lain adalah akibat berkembang biaknya bakteri maupun virus di tubuh manusia. Sedangkan penularan dan berkembangbiaknya bakteri maupun virus sangat dipengaruhi kondisi lingkungan di sekitar manusia tersebut.

2.      Kondisi Penyehatan Lingkungan dan Penyakit di Jawa Tengah
Kondisi penyehatan lingkungan di Jawa Tengah pada dasarnya sudah cukup baik, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki. Adapun gambaran kondisi penyehatan lingkungan di Jawa Tengah berdasarkan profil kesehatan Jawa Tengah Tahun 2008 diantaranya adalah sebagai berikut :
§         Akses air bersih sebesar 83,23 % dengan sumur gali yang paling banyak diakses (52,33 %).
§         Cakupan kepemilikan jamban sebesar 65,34 %
§         Cakupan kepemilikan tempat sampah sebesar 62,20 %
§         Cakupan kepemilikan pengelolaan air limbah rumah tangga sebesar 45,06 %
§         Cakupan rumah sehat sebesar 58,83 %
Hal ini diperparah lagi dengan polusi udara yang semakin tinggi. Debu total yang tinggi berakibat tingginya kasus ISPA.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa upaya penyehatan lingkungan masih harus lebih banyak ditingkatkan. Hal ini karena cakupan kepemilikan sarana air bersih maupun sanitasi dasar masih rendah. Perlu diketahui bahwa lingkungan yang buruk akan berdampak pada pola penyakit yang muncul di masyarakat. Adapun penyakit yang timbul dapat dilihat dari angka kesakitan yang ada, seperti :
§         Angka kesakitan TB Paru sebesar 107/100.000 penduduk
§         Angka kesakitan diare sebesar 1,86 %
§         Angka kesakitan DBD sebesar 5,92/10.000 penduduk
§         Dan masih banyak yang lain.

3.      Bagaimana seharusnya ?
Sebuah pertanyaan yang mungkin perlu renungan yang mendalam. Jawaban sementara yang mudah adalah ”adanya keterpaduan semua pihak”. Tetapi muncul pertanyaan berikutnya, ”bagaimana caranya ?”. Jawaban sementara lagi yang mudah adalah ”adanya komitmen semua pihak untuk mengurangi penyakit dengan meningkatkan upaya  penyehatan lingkungan secara terpadu.” Hal ini akan menjadi bahan pertanyaan terus selama semua pihak masih mempunyai kaca mata dan persepsi masing-masing yang berbeda. Ada yang menganggap penyehatan lingkungan itu penting, ada pula yang menganggap tidak. Tetapi, apakah kita akan terus mengeluarkan tenaga, biaya yang besar untuk berjuang mengurangi penyakit hanya dilihat dari aspek medis saja ? Sementara sesungguhnya hal itu bisa dicegah dengan menyehatkan lingkungan. Kita hanya menunggu komitmen dari semua pihak.

Petani Sawit Objek Kriminalisasi Ekspansi Lahan Sawit

Semakin luasnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia disinyalir telah menimbulkan praktek kriminalisasi terhadap para petani. Petani kelapa sawit yang sudah hampir satu abad pengembangan perkebunan sawit di Indonesia masih diperlakukan sebagai obyek eksploitasi perusahaan inti.

”Praktek kriminalisasi terhadap petani dalam ekspansi pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih marak terjadi. Pemerintah pusat masih belum serius untuk mempraktekkan kebun sawit yang lestari yang sustain dan ramah sosial dan lingkungan dan lebih mengutamakan kesejahteraan para petani sekitar lahan” ungkap Mansuetus Darto selaku Koordinator Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) saat konfrensi pers di RM. Lubuk Idai Kota Padang, Selasa (14/12).

”Upaya Pemerintah yang merumuskan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang hampir mirip dengan versi pasar yakni RSPO (Round Table Sustainable Palm Oil) masih gagal. ISPO yang di inisiasi oleh pemerintah mendasarkan pada kriteria lestari pada kebijakan pemerintah selama ini semakin merusak Hutan melalui kebijakan pemanfaatan Hutan Gambut sebagai pembukaan lahan baru. Selain itu keberadaan ISPO hanya menguntungkan perusahaan kebun sawit dalam mengeksploitasi lahan para petani.

”Kedepannya, pemerintah melalui kebijakan revitalisasi perkebunan memperlakukan petani plasma selayaknya kerja buruh dengan pola manajemen satu atap. Pola manajemen satu atap tersebut memberikan wewenang bagi perusahaan inti untuk mengoperasikan seluruh kebun plasma milik petani. Perusahaan mengoperasikan kredit petani, melakukan penanaman kelapa sawit hingga melakukan pemanenan. Petani kelapa sawit menunggu di rumah menunggu gaji yang diberikan perusahaan dan dapat menjadi buruh di atas kebunnya” jelasnya.

Sedangkan, Y. Hadiana Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Sawit Watch yang akrab disapa Kang Uyan menambahkan permasalahan sengketa sawit yang marak terjadi disebabkan adanya kelemahan hukum yang mengatur eksistensi tanah ulayat/tanah adat seperti pada UU Pokok Agraria dan UU Perkebunan hanya mengatur tentang keberadaan tanah ulayat, namun masyarakat adat yang sebagai pemilik tanah ulayat tersebut tidak diatur oleh pemerintah.

Pembentukan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) sebagai tandingan RSPO (Round Table Sustainable Palm Oil) dinilai hanya menguntungkan perusahaan perkebunan dengan bentuk diktatorisasi pemerintah melalui kebijakan terhadap ekspansi lahan dan kriminalisasi terhadap petani.

”Kami mengharapkan setiap provinsi memprioritaskan pengaturan ekspansi perkebunan sawit dalam rancangan RT/RW Provinsi terutama di Prov. Sumbar yang notabene Gamawan Fauzi (Mendagri) berasal dari Sumbar.” tambah Darto.

Sedangkan Heriyanto selaku koordinator kampanye Wahana Liar Sumbar menjelaskan ekspansi sawit yang terjadi di Provinsi Sumbar terutama yang terjadi di Kabupaten pasbar yang dilakukan oleh perusahaan swasta telah mengakibatkan konflik tanah antara masyarakat dengan pihak perkebunan antara lain Konflik antara masyarakat adat dengan PT. Anam Koto di Kab. Pasbar terkait masalah lahan masyarakat yang diklaim sebagai lahan HGU oleh perusahaan yang mengakibatkan penahanan terhadap 3 orang warga Nagari Lingkuang Aur Kab. Pasbar.

”Berdasarkan investigasi yang dilakukan Wahana Liar diperoleh sumber konflik antara petani dengan perusahaan disebabkan pada persoalan status kepemilikan lahan perkebunan, dimana lahan ulayat masyarakat diklaim sebagai lahan perusahaan yang berstatus HGU milik PT. Anam Koto dan mulai dari tahun 2002 sudah 28 orang petani di tangkap oleh aparat keamanan.

Sektor Lingkungan Belum Terlindungi

Sektor Lingkungan Belum Terlindungi
Selasa, 14 Desember 2010 | 06:37 WIB


Semarang, kompas - Hingga akhir tahun 2010, kondisi lingkungan dan kawasan pesisir di Jawa Tengah tidak kunjung membaik. Berbagai bencana ekologis terjadi karena peraturan yang dibuat pemerintah daerah belum mampu melindungi sektor lingkungan.


Hal ini terangkum dalam catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam isu lingkungan dan pesisir tahun 2010 yang disusun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. ”Kebijakan pemerintah justru membuat lingkungan dan pesisir menjadi salah urus,” kata Staf Operasional Isu Lingkungan dan Pesisir LBH Semarang, Erwin Dwi Kristanto, Senin (13/12) di Semarang.


Berdasarkan data LBH Semarang, selama 2010 terjadi 35 bencana ekologis di Jawa Tengah. Sebanyak 15 bencana ekologis di antaranya terjadi di Kota Semarang. Kasus konflik area tangkap dan reklamasi juga paling banyak terjadi di Kota Semarang.


Bencana ekologis itu meliputi kerusakan lingkungan pesisir akibat abrasi, akresi, dan rob yang sebagian besar disebabkan ulah manusia. Misalnya, abrasi di wilayah Kabupaten Kendal, Demak, dan Kota Semarang yang dipicu reklamasi pantai.


Menurut Erwin, kerusakan pesisir biasanya disebabkan oleh kalangan korporasi yang membangun pabrik dengan cara mereklamasi pantai. Namun, saat ini muncul kecenderungan bahwa pemerintah membuat peraturan baru yang lebih memudahkan pihak korporasi itu menguasai lahan pesisir.


Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Jateng yang saat ini sedang menyusun rancangan peraturan daerah (perda) tentang pesisir. Proses ini menjadi sorotan tajam beberapa pihak termasuk LBH Semarang, karena ada upaya memasukkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) ke dalam perda itu.


”Jika HP3 diterapkan, pihak swasta semakin berkuasa dan kerusakan makin parah,” kata Erwin. Dengan mendapat HP3, seseorang bebas mengelola kawasan pesisir dan perairan sepanjang 12 mil dari bibir pantai. Orang lain yang melanggar zona itu dapat dikenai sanksi pidana.


Contoh lain kegagalan pemerintah dalam melindungi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya adalah melalui program The Blue Revolution Policies. Program yang bertujuan memperkuat sektor perikanan itu tidak dapat diterapkan dengan baik di daerah. ”Di Jateng, 17 kabupaten/kota justru menerapkan retribusi terhadap nelayan kecil,” kata Erwin.


Ketua Panitia Khusus Rancangan Perda Pengelolaan Pesisir dan Perikanan DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, mengatakan, proses penyusunan perda itu terhenti karena menunggu Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. ”Tetapi, kami terima aspirasi masyarakat mengenai HP3 itu,” katanya.


Dalam monitoring LBH Semarang terhadap sektor lingkungan nonpesisir, Kota Semarang juga menduduki peringkat terburuk. Dari 14 kasus persoalan lingkungan yang disorot di Kota Semarang, 5 di antaranya merupakan kasus pencemaran lingkungan, dan 4 kasus di antaranya merupakan penerbitan izin bermasalah atau tanpa kajian lingkungan. (DEN)

Liberalisasi Energi di Balik Pencabutan Subsidi

Liberalisasi Energi di Balik Pencabutan Subsidi


Jumat, 17 Desember 2010 | Editorial


Harga BBM akan naik lagi! Meskipun dengan modus pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, dan alasan kekurangan anggaran untuk subsidi, atau subsidi yang tidak tepat sasaran, atau alasan lain, pencabutan subsidi tersebut tak lain dari langkah liberalisasi sektor enegeri. Apa maknanya? Harga BBM di dalam negeri diserahkan pada "mekanisme pasar", atau perlahan tapi pasti akan disamakan dengan harga BBM di belahan dunia lain yang kondisi industri maupun rakyatnya jelas lebih makmur. Istilah diserahkan pada "mekanisme pasar" sesungguhnya sama dengan diserahkan pada "kehendak para perusahaan-perusahaan raksasa perminyakan" untuk menentukan harga sesuai tingkat keuntungan yang mereka inginkan.
Dalam lingkup dalam negeri, harga BBM yang dijual oleh SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) milik Pertamina menjadi sama harganya dengan harga di SPBU asing. Ekonom Ichsanudin Noersi, dalam salah satu media nasional beberapa waktu lalu, memastikan bahwa langkah pemerintah ini menuruti dikte dari Bank Dunia (Worl Bank) dan lembaga donor internasional lain, yang selama ini menjadi alat bagi kepentingan kapitalis multinasional asing.
Tak bisa dibantah, ketika pemerintah mulai mengkampanyekan rencana "pembatasan" ini bulan lalu, SPBU-SPBU milik perusahaan asing telah kebanjiran pembeli. Sejumlah media massa ibukota dua hari terakhir melaporkan kenaikan jumlah pembeli di SPBU asing seperti Shell (milik Inggris dan Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (asal Prancis), telah mencapai 20 persen. Belum kami temukan publikasi laporan perkembangan penjualan di SPBU milik Pertamina, namun secara logis dapat kita pastikan mengalami pengurangan. Dengan demikian pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini telah berdampak langsung menguntungkan SPBU-SPBU asing, dan membuka ruang yang semakin luas bagi mereka untuk meluaskan "usaha"nya ke seluruh pelosok negeri.
Sebaliknya, di sisi Pertamina, akan mengalami kerugian dengan berkurangnya pembeli akibat kalah bersaing dalam hal pelayanan maupun penyediaan BBM yang berkualitas. Terlepas bahwa perusahaan milik negara ini perlahan telah dikomersialisasi seturut kehendak hukum pasar bebas, dan Pertamina sendiri menyatakan kesiapan menghadapi persaingan bebas, namun kenyataan menunjukkan bahwa Pertamina sebagai aset strategis milik negara sedang dihancurkan secara sistematis oleh kebijakan ini. Terlebih lagi, pemotongan subsidi bagi mayoritas kendaraan roda empat ini akan berdampak langsung terhadap industri kecil dan menengah, terutama yang menggunakan kendaraan berplat hitam untuk kebutuhan operisional usahanya. Sementara rakyat miskin, seperti disampaikan berbagai penelitian maupun kenyataan empiris, harus menanggung dampak domino berupa kenaikan harga dan menurunnya daya beli.
Penolakan-penolakan terhadap pemotongan subsidi (dalam berbagai modus) ini, sejak semula, tidak pernah didengarkan dan dituruti oleh pemerintahan. Pemerintah memilih untuk patuh pada perintah lembaga donor asing yang mewakili kepentingan imperialis minyak. Meski demikian, sikap penolakan perlu dan harus tetap ditunjukkan bahkan dengan lebih keras. Pihak-pihak yang berkepentingan, baik kalangan pengusaha kecil-menengah, buruh, nelayan, dan kaum miskin, serta seluruh kekuatan-kekuatan politik pro kepentingan nasional perlu bersatu-padu menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah ini. Atau, kita akan semakin terhisap dan terjajah oleh kepentingan para imperialis minyak yang telah bersekongkol dengan pemerintah berkuasa.